Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Pada Masa Era Al-Khulafa Ar-Rasyidin - Khalifah Abu Bakar Siddiq - MAHASISWA CALON SARJANA EKONOMI SYARIAH STAINIM SIDOARJO Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Pada Masa Era Al-Khulafa Ar-Rasyidin - Khalifah Abu Bakar Siddiq - MAHASISWA CALON SARJANA EKONOMI SYARIAH STAINIM SIDOARJO

Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Pada Masa Era Al-Khulafa Ar-Rasyidin - Khalifah Abu Bakar Siddiq

Assalamu’alaikum dulur Sarjana123.com....

Gimana kabarnya ? Terima kasih ya sudah datang dan sudi mampir ke blog yang sederhana ini. Arek-arek Stainim Sidoarjo gimana kabarnya ?? Wes ta dongakno kabeh Sehat wal afiat dan semangat kuliah’e


Pada beberapa waktu lalu teman-teman kami telah mempresentasikan tentang kebijakan fiskal dalam Islam. Hasil presentasi nya sudah Sarjana123.com rangkum dalam artikel ini. Kalau ada pertanyaan yang harus di diskusikan, jangan sungkan untuk komentar di bawah ya. Yuk lanjut....

Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Pada Masa Era Al-Khulafa Ar-Rasyidin (1)

Kebijakan Fiskal merupakan suatu kebijakan ekonomi yang mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 

Kebijakan ini hampir mirip dengan kebijakan moneter yang bertujuan mengatur jumlah uang beredar, tetapi kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan serta belanja pemerintah.

Pada masa awal Era Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, Madinah merupakan kota yang baru saja terbentuk dengan kemampuan daya mobilitas yang sangat rendah di bidang ekonomi. 

Oleh karena itu Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar sistem keuangan yang yang sangat brilian, signifikan, dan spektakuler sehingga Islam pada masa itu berkembang sangat pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Rasulullah diantaranya adalah jizyah yang dibebankan kepada orang-orang non muslim sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta dan kebebasan. Beliau juga menerapkan system kharaj yang dibebankan juga kepada kaum non muslim atas tanah hasil penaklukkan. Selanjutnya, Rasulullah SAW menerapkan ushr atau bea impor, zakat fitrah, wakaf, infaq, sedekah dan sebagainya. 

Tujuan dari kebijakan-kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk meningkatkan kesejahterahkan masyarakat, terutama bagi masyarakat miskin, agar tidak terjadi ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Pendapatan-pendapatan tersebut kemudian dikumpul dan disimpan ke baitul maal kemudian didistribusikan untuk kepentingan kaum muslimin.

Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Al-Shiddiq terpilih sebagai khalifah yang pertama. Kemudian diteruskan oleh Umar ibn al-Khattab, Ustman ibn Affan dan Ali ibn Abu Thalib. Keempat khalifah dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. 

Khulafaur Rasyidin sangat berperan penting dalam mempertahankan eksistensi islam termasuk kebijakan fiskal yang sudah dimulai oleh Rasululaah SAW. Walaupun pada realitanya kondisi perekonomian terus berkembang dengan banyaknya hambatan dan tantangan, pedoman para Khulafaur Rasyidin tersebut tetap kembali pada konsep Al-Qur’an dan As-Sunnah

Kebijakan Fiskal pada Masa Abu Bakar Siddiq (571-634 M)
Sebagai kepala negara kedua setelah Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq hanya sebentar saja dalam memimpin pemerintahan islam di Madinah, yakni selama 27 bulan, dimulai pada tahun 632 sampai 634 M. 

Ada salah satu dialog percakapan Abu Bakar dengan Umar bin Khattab yang dapat mencerminkan persoalan perekonomian yang dihadapi oleh Abu Bakar Siddiq;
Aku akan memerangi mereka sekalipun mereka hanya menolak membayar satukali zakat atau menolak memberikan kambing muda yang biasa mereka serahkan kepada Rasullulah Saw. 

Dari ungkapan tersebut dapat digambarakan bahwa telah terjadi persoalan kesadaran mayarakat yang rendah terhadap hukum. Selain itu, dari ungkapan itu juga bisa diambil kesimpulan, Abu Bakar mempunyai ketelitian yang bagus dalam perhitungan harta zakat serta harta yang lainnya. 

Hal ini terungkap secara lugas dari suatu dialog dengan seorang amil zakat (panitia zakat);
Jika seseorang yang harus membayar satu unta beliau berumur setahun sedangkan dia tidak memilikinya dan ia menawarkan untuk memberikan seekor unta betina yang berumur dua tahun. Hal tersebut dapat diterima, kolektor zakat akan mengembalikan 20 dirham atau dua kambing padanya (sebagai kelebihan pembayarannya).

Selain law enforcement, yang terutama bagi penduduk Madinah yang menolak membayar kewajiban negara serta prinsip ketelitian dalam menghitung pendapatan negara, Abu Bakar Siddiq juga yang pertama mendirikan kantor Baitul Maal di Kota Madinnah  

Ketika menerapkan prinsip anggaran, Abu Bakar Siddiq mengikuti Rasulullah SAW dengan menerapkan sistem anggaran berimbang, dimana pengeluaran  dengan pendapatan di Baitul Maal haruslah sesuai dan seimbang. 

Karena pada saat itu belum terdapat perencanaan anggaran yang berdasarkan ukuran waktu seperti perencanaan anggaran selama satu tahun, atau seperti perencanaan anggaran dalam perekonomian modern sekarang ini sehingga pada waktu itu harta yang terkumpul langsung dibagikan pada pos-pos yang telah tertera jelas dalam Al-Quran.

Akibat kebijakan tersebut, ketika masa jabatan Abu Bakar Siddiq berakhir, kas Baitul Maal kosong atau tidak terisi, dan ditambah lagi pada waktu itu pemerintahan sedang mengalami kendala dalam mengumpulkan harta negara. 

Salah satu penyebabnya adalah perencanaan penerimaan negara yang tidak terealisir pada waktu itu akibat banyaknya para para wajib zakat, jizyah, dan kewajiban lain yang tidak mau membayar. 

Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 634.

Wallahu A'lam Bishawab

Sumber : 
Komparasi Fiskal Antara Ekonomi Moderen Dengan Ekonomi Islam, Tinjauan Teori dan Sistem. Penulis Muhammad Ma’ruf, Skripsi, Fakultas Ekonomi Univesitas Lampung 2004.

Share on Google Plus

About Sarjana123 dot com

Saya hanya seorang mahasiswa biasa, calon sarjana yang sedang kuliah di Stainim Sidoarjo. Silakan kunjungi sosial media saya atau ingin kontak saya silakan Klik Disini

0 comments:

Post a Comment